ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIITI2OIS TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN

Suroto, Suroto (2021) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIITI2OIS TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN. Documentation. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang.

[img] Text
Suroto.pdf
Restricted to Registered users only

Download (7MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 29 yang menjelaskan bahwa pada saat perkawinan berlangsung dihadapan calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan dimana persetujuan kedua belah pihak harus membuat perjanjian perkawinan secara tertulis terlebih dahulu. Namun, fakta bahwa seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing yang melakukan perkawinan campuran mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 29 Undang-Undang perkawinan. Warga negara Indonesia yang merasa dirugikan karena ketika hendak membeli rumah susun mendapat penolakan dari pihak pengembang, beralasan bahwa pembeli tidak memiliki perjanjian kawin. Rumusan masalah dalam masalah ini adalah : l) Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstirusi dalam putusan Nomor 69/PUU-XIIV2015 terhadap permohonan uji materi perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan? 2) Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Ptfu -Xlll/201,5 terhadap perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan? Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilak:ukan dengan cara mengkaji bahan-bahan dari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berasal dari berbagai literatur. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam putusannya hakim berpendapat bahwa di dalam frasa Pasal 29 membatasi kebebasan dua orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan "perjanjian" sehingga bertentangan dengan pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Akibat hukum terhadap status harta bersama dibuatnya suatu perjanjian perkawinan setelah kawin berlaku sejak perkawinan tersebut dilar.rgsungkan diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi

Item Type: Monograph (Documentation)
Subjects: Ilmu Hukum
Ilmu Hukum > Ilmu Hukum Perdata
Divisions: 74201 - Program Studi Hukum Program Sarjana
Depositing User: Perpustakaan Fakultas Hukum
Date Deposited: 25 Feb 2021 05:56
Last Modified: 25 Feb 2021 05:56
URI: http://repositoryhukum.untagsmg.ac.id/id/eprint/61

Actions (login required)

View Item View Item