LAPORAN PENELITIAN PERANAN PPAT DALAM PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI Dl KOTA SEMARANG

Redjeki, Rini (2021) LAPORAN PENELITIAN PERANAN PPAT DALAM PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI Dl KOTA SEMARANG. Documentation. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang.

[img] Text
RINI REJEKI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (8MB)

Abstract

Pada saat ini pemindahan hak atas tanah sering menimbulkan permasalahan. Hal ini dikarenakan pemindahan hak atas tanah tersebut, dalam hal ini jual beli tanah, prosesnya sering tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Terlebih lagi banyaknya masalah yang timbul karena Pemindahan Hak atas Tanah atau jual beli tanah tersebut tidak dilakukan di hadapan PPAT. Bahkan masyarakat awam banyak yang kurang mengerti dan memahami secara jelas fungsi dari PPAT tersebut. Dengan adanya pcrsoalan terscbut di atas, mcnarik untuk dicermati dan dikaji lebih mendalam mengenai peran PPAT dalam Pemindahan I lak atas Tanah di Kota Semarang.hambatan-hambatan yang di hadapi serta bagaimana penyelesaiannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur yang benar dalam pemindahan hak atas tanah di hadapan PPAT, serta mengetahui secara jelas peran PPAT itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normalif dengan melakukan pembahasan permasalahan yang ada, dengan cara menelaah dan mempelajari berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan pelaksanaannya. Spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif analilis, yaitu penelitian yang menggambarkan pada obyek permasalahan untuk dapat diambil kesimpulan. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian,data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mengkaji dokumen-dokumen resmi, buku-buku, literatur-Iiteratur, dan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, peran PPAT sangat diperlukan sekali guna mendapat kepastian hukum. Dan diperjelas lagi dengan adanya Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 pasal 19 yang menyebutkan : setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanahan / Mendagri. Sehingga akta tersebut akan menjadi sah jika dilakukan dihadapan PPAT. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat luas di Kota Semarang, agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pemindahan hak atas tanahnya. Akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dengan banyaknya hambatan dalam pemindahan hak atas tanah tersebut justru dapat menjadikan pelajaran bagi para penjual maupun pembeli yang akan melangsungkan perjanjian jual beli hak atas tanah. Dan saran yang akan disampaikan adalah agar masyarakat mencari informasi yang berkenaan dengan pemindahan hak atas tanah sehingga tidak terjadi persengketaan tanah, serta mengetahui bahwa peran PPAT dalam pemindahan hak atas tanah tersebut sangatlah penting

Item Type: Monograph (Documentation)
Subjects: Ilmu Hukum
Ilmu Hukum > Ilmu Hukum Pidana
Divisions: 74201 - Program Studi Hukum Program Sarjana
Depositing User: Perpustakaan Fakultas Hukum
Date Deposited: 30 Aug 2021 04:05
Last Modified: 30 Aug 2021 04:05
URI: http://repositoryhukum.untagsmg.ac.id/id/eprint/98

Actions (login required)

View Item View Item