KEPALA DAERAH KORUPSI LAGI DALAM MASA JABATAN YANG BERBEDA

Ali, Machfudz (2021) KEPALA DAERAH KORUPSI LAGI DALAM MASA JABATAN YANG BERBEDA. Documentation. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang.

Text MACHFUDZ ALI.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Dampaknya tidak hanya bidang ekonomi, melainkan merusak seluruh tatanan kehidupan bernegara, lebih dahsyat lagi merusak mentalitas anak bangsa. Tiada lembaga kenegaraan yang kebal dari virus korupsi. Kepala daerah yang seharusnya menjadi teladan, dalam data Kemendagri tahun 2019 sejumlah 300 kepala daerah yang tersangkut korupsi. Diantara mereka, ada yang pernah dipenjara, kemudian ikut Pemilihan Umum Kepala Daerah dan terpilih, mengulang korupsi lagi. Penelitian ini menjawab faktor pendorong mengapa kepala daerah berkorupsi lagi dan menemukan upaya meminimalisir terulangnya kepala daerah korupsi. Dengan studi kasus fakta persidangan di pengadilan kepala daerah yang pernah di penjara. Hasilnya pembiyaan politik yang besar dengan modal yang terbatas dilandasi sesat niat, maka kepala daerah meski pernah di penjara, dipastikan akan mengulang korupsi. Peluang yang dimanfaatkan adalah menjual-belikan promosi jabatan aparatur sipil negara, serta mengkomersialkan proyek-proyek dengan menentukan pemenangnya yang telah menyetor dana kepada kepala daerah. Upaya untuk menutup peluang tersebut yaitu membuat aturan untuk menyertakan Inspektorat Provinsi dalam promosi jabatan eselon II dan III. Sedangkan untuk penentuan pemenang lelang proyek yaitu membuat aturan yang mewajibkan pemerintah daerah membentuk tim independen yang dibiayai oleh pemerintah daerah guna mengawasi lelang dan penentuan pemenang lelangnya. Memaksimalkan peran KPK guna menyadap orang kepercayaan kepala daerah yang mengkomersialkan kewenangan kepala daerah. Karenanya sangat urgen dibentuk KPK di Provinsi. Kata kunci: korupsi, kepala daerah

Actions (login required)

View Item