MASALAH PENANGGUHAN PENAHANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981

Toerino, Nanda Riko Hendy (2021) MASALAH PENANGGUHAN PENAHANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981. Documentation. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang.

Text NANDA RIKO HENDY TOERINO.pdf Restricted to Registered users only Download (905kB)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah meletakkan tumpuan untuk mencapai cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu kemerdekaan hams diisi dengan pembangunan, termasuk didalamnya di bidang pembangunan hukum.KUHAP sebagai salah satu hukum formal yang merupakan produk hukum nasional, telah menempatkan harkat dan martabat manusia secara utuh dan mengakui kesamaan seseorang di dalam hukum. Namun demikian hal ini akan menghadapi dilema apabila dihadapkan dengan masalah penahanan yang pada dasamya merupakan tindakan membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimana prosedur penangguhan penahanan menurut KUHAP; 2. Masalah-masalah apakah yang timbul dan cara menanggulanginya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sedangkan spesifikasi penelitiannya yaitu deskriptif analitis. Adapun sumber data utama dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut : (1) Prosedur penangguhan penahanan menurut KUHAP yaitu : 1. Tersangka mengajukan permintaan penangguhan penahanan, 2. Atas permintaan itu apabila oleh instansi yang menahan atau bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat tertentu atau jaminan yang telah ditetapkan.(2) Masalah yang timbul yaitu pada delik aduan seperti zinah, dimana ancaman pidananya kurang dari 5 tahun, tapi ditahan demi keselamatan jiwanya, tersangka yang tidak punya tempat tinggal tetap, seperti gelandangan, maka untuk kepentingan dan kemudahan dalam pemeriksaan dirinya, tersangka tetap ditahan. Kata Kunci : Penangguhan Penahanaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Actions (login required)

View Item