PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA KEBONAGUNG KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL

Saryana, Saryana (2020) PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA KEBONAGUNG KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL. Documentation. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang.

[img] Text
Saryana, SH.M.Si.pdf
Restricted to Registered users only

Download (642kB)

Abstract

Di Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, Perjanjian bagi hasil tanah pertanian sudah dilaksanakan dari dahulu bahkan sudah dilaksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, (2) Mengetahui apa saja kendala-kendalayang dihadapi oleh pihak pemilik tanah dan pihak penggarap dalam pelaksanaan pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, dan (3) Mengetahuiupaya-upaya menyelesaikan kendala-kendaladalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal masih dilakukan berdasarkan pada hukum Adat dan memuat unsur tolong menolong, bentuknya tidak tertulis dan sudah berlaku secara turun temurun. Asas kepercayaan lebih melekat pada hak dan kewajiban kedua pihak, dan jika terjadi permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah; 2. Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil belum diketahui secara jelas oleh masyarakat terutama petani sebab rata-rata tingkat pendidikan masih rendah dan kurangnya sosialisasi atau penyuluhan dari Pemerintah; 3. Upaya mengatasi kendala tersebut dilakukan melalui kegiatan penyuluhan atau sosialisasi secara formal maupun nonformal oleh Pemerintah untuk memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat.

Item Type: Monograph (Documentation)
Subjects: Ilmu Hukum
Ilmu Hukum > Ilmu Hukum Perdata
Divisions: 74201 - Program Studi Hukum Program Sarjana
Depositing User: Perpustakaan Fakultas Hukum
Date Deposited: 11 Sep 2020 04:33
Last Modified: 11 Sep 2020 04:33
URI: http://repositoryhukum.untagsmg.ac.id/id/eprint/17

Actions (login required)

View Item View Item