KETENTUAN KETENTUAN YANG MENGATUR PENUGASAN TNI DALAM OPERASI MILITER SELAIN PERANG DI BIDANG KEAMANAN (Provisions Governing Indonesian Military Assignment in Military Operations Other Than War in The Field Security)

Irianto, Bambang (2021) KETENTUAN KETENTUAN YANG MENGATUR PENUGASAN TNI DALAM OPERASI MILITER SELAIN PERANG DI BIDANG KEAMANAN (Provisions Governing Indonesian Military Assignment in Military Operations Other Than War in The Field Security). Documentation. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang.

Text BAMBANG IRIANTO.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)

Abstract

Salah satu hasil refonnasi terpenting di Indonesia adalah penataan kembali (restrukturisasi) peran, fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia dalam system ketatanegaraan Indonesia. Secara lebih spesifik peran, fungsi, dan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara mengalami modifikasi yakni juga sebagai komponen penting dari sebuah kerangka kerja sistem keamanan nasional dalam tatanan politik demokratis. Di negara-negara demokrasi militer merupakan komponen penting dalam melindungi negara dari berbagai ancaman,khususnya yang datang dari luar negeri (external threats). Dalam tatanan demikian, peran utama militer adalah sebagai instrument dalam menjalankan pertahanan luat (external defense). Peran tersebut dilaksanakan baik melalui operasi perang, maupun non perang (military operations other than war) yang lingkup kegiatannya dapat dapat bersifat ekstemal atau di luar negeri seperti operasi perdamaian dan operasi penyelamatan warga negara yang terancam di luar negeri, maupun internal dalam negeri seperti civic missions dan humanitarian relief. Namun dalam konteks Indonesia, membahas peran, fungsi, dan tugas TNI dalam system keamanan nasional berhadapan dengan beberapa konteks kemanan nasional khas Indonesia, yakni perubahan dalam masa transisi diwamai dengan proses tawar-menawar politik sehingga sampai sekarang penataan TNI masih belum tuntas. Sebagai akibatnya, maka penataan posisi TNI dalam system keamanan nasional menghadapi kendala ketidaksempumaan (ketidakjelasan, kekaburan, dan ketidaklengkapan) legislasi. Sulit untuk dibantah bahwa proses perubahan dan perumusan berbagai legislasi yang berkaitan dengan keamanan nasional tidak dilakukan dalam perspektif keamanan nasional secara komprehensif dan integratif. Peneltitian dalam skrisi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hokum primer dan sekunder, yakni UU. No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU. No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonnesia. Secara keseluruhan kedua regulasi tersebut mengatur tataran teknis operasional pengerahan kekauatan TNI dalam rangka keamanan nasional. Panglima TNI memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuatan TNI dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan itu kepada Presiden setelah adanya keputusan pengerahan kekuatan TNI oleh Presiden. Namun di sisi lain, munculnya Instruksi Presiden No. 2 tahun 2013 tentang Penanganan Ganguan Keamanan, penggunaan kekuatan TNI dapat secara koordinatif dengan Pemerintah Daerah. Regulasi barn ini secara yuridis dapat menimbulkan ketidakjelasan atau ketidakpastian hokum dalam operasi penggunaan kekuatan TNI di bidang gangguan keamanan

Actions (login required)

View Item