PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

ZABIDIN, ZABIDIN (2021) PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Documentation. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang.

Text ZABIDIN.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB)

Abstract

Hukum hams bisa dijadikan sarana untuk memperbahami dan memecahkan semua problem yang ada di dalam masyarakat termasuk masalah kejahatan yang berhubungan dengan kompsi. Salah satu hal yang hams diperbahami adalah sistem hukum pembuktiannya, yaitu dari sistem pembuktikan yang konvensional menjadi sistem pembuktian terbalik yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun yang ada dalam literatur/buku ilmu pengetahuan hukum. Bahwa tindak pidana kompsi di Indonesia sampai saat ini masih tetap teijadi. Dalam prakteknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum efektif dalam memberantas tindak pidana kompsi. Untuk itu perlu diterapkan pembuktian terbalik mumi dengan menghindari timbulnya chaos birokrasi. Dalam persidangan maupun putusan sangat jarang ditemukan adanya pembalikan beban pembuktian. Undang-undang yang mengatur tentang pembuktian terbalik juga terlalu banyak dipolitisi sehingga terkadang penyidik dan Penuntut Umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya. Kelebihan dan kelemahan adanya pembuktian terbalik dalam kasus kompsi menurut substansi dari sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian terbalik sehingga penerapan dari pembuktian terbalik tersebut tidak diterapkan secara efektif. Kelebihan pembuktian terbalik hanya terletak pada kemampuan terdakwa untuk membuktikan. Selain itu, terlalu banyak dipolitisi sehingga aparat yang terlibat baik itu penyidik maupun penuntut umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya. Kata kunci: Penerapan, Pembuktian terbalik, Kompsi

Actions (login required)

View Item